Kendalikan inflasi, Pemkab Jeneponto Dorong Warga Binaan Rutan Tanam Cabe

JENEPONTO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto, dalam hal ini Pj Bupati Junaedi Bakri melakukan langkah proaktif dalam pemanfaatan kawasan hutan kota guna mengendalikan inflasi yang dipicu oleh fluktuasi harga cabe di Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Olehnya, Pj. Bupati Jeneponto Junaedi berkunjung ke Kantor Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jeneponto, Kamis (14/03/2024).

Baca juga: Bakrie Terima Langsung Kunjungan Masyarakat Jambi ke Gedung DPR

Dalam kunjungannya, Pj. Bupati tampak di dampingi Kabag Prokopim Setda Jeneponto dan disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas IIB Jeneponto, Renza Maisetyo beserta beberapa pejabat struktural Rutan. 

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Arsyadjuliandi Rachman Dorong Penyelenggara Segera Sosialisasikan PKPU

Junaedi Bakri menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menjalin kerjasama dengan warga binaan Lapas kelas IIB Jeneponto.

"Kita mau manfaatkan kawasan hutan kota tersebut sebagai lahan penanaman bibit cabai, guna menekan inflasi karena cabe di sulsel, ini juga menjadi arahan pj Gubernur Sulsel" katanya.

Baca juga: ASN Pemprov Terima TPP, Pegawai: Alhamdulillah tak Masalah dengan Syarat Booster

Kata dia, pertemuannya ini merupakan langkah awal dalam menyusun rencana konkret untuk memanfaatkan kawasan hutan kota yang ada di sekitar Rutan Jeneponto.

Ia berharap, ini dapat memberikan manfaat ganda, yaitu sebagai program rehabilitasi bagi narapidana di Rutan Jeneponto sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan pasokan cabai di daerah.

Baca juga: Kadis Kominfo-SP Sulsel Sebut Admin SP4N-LAPOR! Tidak Bisa Dianggap Hanya Hal Kecil

Hal ini, menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung dan melaksanakan program ini dengan baik.

Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi contoh kolaborasi yang berhasil antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan dalam memanfaatkan potensi yang ada untuk kesejahteraan bersama, harapnya (*). 

Baca juga: Karo Hukum: DPRD Tidak Menolak Ranperda