Pj Bupati Minta kepada BKDD, Pelamar Ber-KTPel Jeneponto Harus Jadi Prioritas Khusus untuk Seleksi CPNS

JENEPONTO, SULSEL - Penjabat (Pj) Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri meminta kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) agar pelamar yang ber-KPTel (eleqtrik) Jeneponto menjadi prioritas khusus untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Baca juga: Kepala Pusat Riset Pemerintah Dalam Negeri BRIN Harap Pemekaran Wilayah di Papua Jadi Solusi Mengatasi Konflik

Hal ini, kata Junaedi pentingnya memberikan dukungan lebih kepada warga lokal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 ini.

"Saya meminta kepada BKDD agar pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jeneponto mendapatkan prioritas khusus atau privilege dalam proses seleksi CPNS, " tegas Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri, Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

Dikatakan Junaedi, langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah Jeneponto untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memajukan Jeneponto dengan melibatkan warga lokal dalam setiap lini pemerintahan, " katanya.

Baca juga: Tuntaskan Angka Kemiskinan, Wabup Jeneponto Minta Kerjasama Semua OPD dan Bangun Wadah Koordinasi

Kendati demikian, tutur Junaedi bahwa pelamar ber-KTP Jeneponto harus menjadi prioritas. Sebab, mereka memahami kebutuhan dan dinamika daerah ini lebih baik daripada yang lain. 

Selain itu pengalaman penerimaan CPNS tahun-tahun sebelumnya sebagian besar yang lulus dari luar atau sekitar 73% lebih. "Ini yang kita harus proteksi, " ujarnya.

Baca juga: Mesakh Mirin: DOB Papua Membuka Harapan Kesejahteraan Baru Rakyat Papua

Namun, dalam upaya menjaga integritas dan keadilan proses, Junaedi Bakri juga menekankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jeneponto tidak melayani perpindahan domisili yang hanya bertujuan untuk memenuhi syarat administrasi melamar CPNS. Hal ini bertujuan untuk mencegah manipulasi data yang bisa merugikan masyarakat asli Jeneponto.

"Jadi kita harus bersikap tegas. Disdukcapil Kabupaten Jeneponto  tidak boleh memfasilitasi perpindahan domisili yang tidak berdasar, hanya demi kepentingan mengikuti seleksi CPNS. Ini adalah bentuk keadilan untuk warga asli Jeneponto, " tambahnya.

Baca juga: Sekprov Sulsel Terima Kunjungan Pengurus DPP PKPM

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas DukCapil Jeneponto Mustaufiq menyatakan kesiapannya untuk mengikuti penyampaian dari Pj. Bupati Jeneponto

"Apa yang beliau sampaikan, Insya Allah akan kami laksanakan dengan baik, mengingat hal ini juga tentu sangat bermanfaat bagi warga jeneponto, " katanya.

"Kalau hal baik ayoo kita bahagiakan warga jeneponto, " sambung Opiq sapaan akrab Mustaufiq.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jeneponto. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga kepentingan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang diambil demi kemajuan bersama (*).

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia Minta KPU Kawal Jalannya Sipol